Capaian Kinerja BPJS Kesehatan, Berbanding Lurus dengan Digitalisasi Pelayanan Kesehatan

pic by Adica Wirawan

Coba perhatikan dan atau amati berita di media atau medsos, per-semseter dua tahun 2018, keluhan tentang antrean panjang pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) nyaris tak pernah terdengar.

Hal ini bisa dijadikan (salah satu) indikasi, bahwa telah terjadi kemajuan dalam peningkatan layanan peserta JKN-KIS. Tidak bisa dipungkiri, tahun kelima implementasi JKN-KIS, telah melakukan terobosan dengan mengubah tatanan sistem pelayanan kesehatan.

Fachmi Idris, selaku Direkur Utama BPJS Kesehatan, dalam public Expose Kinerja BPJS Kesehatan 2019, menyampaikan, Bahwa berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS, berhasil mendobrak cara berpikir masyarakat. Tentu berpengaruh dan membawa, revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Masyarakat pasti sudah aware dengan Mobile JKN, melalui aplikasi user friendly ini, setidaknya 5 harapan (secara umum) dari peserta JKN-KIS terakomodir.

Yaitu ; kemudahan memperolah informasi seputar program JKN-KIS, kemudahan dan kecepatan mendaftar, kemudahan dan kepastian membayar, mendapat jaminan fasilitas kesehatan, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi.

“Hal tersebut harus mulai diadaptasi oleh pihak yang terlibat dalam program JKN-KIS” jelas Fachmi.

Kalau kita cermati, memang banyak stake holder terlibat, dalam lingkaran JKN-KIS, mulai pesertanya, fasilitas kesehatannya (Puskesmas, Rusmah Sakit), tenaga kesehatan, gerai pembayaran (di minimarket atau kantor pos) dan lain sebagainya.

Dari sekian rantai tautan kepentingan ini, muaranya hanya satu, yaitu kualitas layanan yang semakin prima bagi peserta JKN-KIS.

----

2018 BPJS Kesehatan, berhasil merubah landscape sistem pelayanan, yaitu concern pada digitalisasi, sehingga  lebih efektif efisien tanpa mengurangi kualitas layanan.

Atas inovasi digitalisasi selama 2018, BPJS Kesehatan memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun implementasi, dari Kantor Akuntan Publik Kanak Purasiredja Suhartono (berfiliasi dengan Nexia International.

BPJS Kesehatan memperoleh skor 85,72 (skor maksimal 100) dengan predikat sangat baik, untuk pengukuran Good Govermence tahun 2018 oleh BPKP.

Sampai akhir 2018, jumlah peserta JKN-KIS 208.580.199 jiwa, artinya sekira 83.6% penduduk Indionesia tercover jaminan kesehatan melalui JKN-KIS.

Tahun 2018, BPJS Kesehatan bermitra dengan 686.735 kanal pembayaran, denan 23.292 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.445 Rumah Sakit dan Klinik Utama.

Pemanfaat FKTP di tahun 2018, telah mencapai 147, 4 juta, kemudian 76,8 juta pemanfaatan rawat jalan Rumah sakit dan 9,7 juta pemanfaatan rawat inap Rumah Sakit.

Indeks kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,7% (masuk kategori tinggi), indeks kepuasan faskes secara total mencapai 75,8% (masuk kategori tinggi)

Masih menurut Fachmi, Kalau tidak digitalisasi pelayanan, maka program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan tidak akan berjalan dengan baik, mengingat anggota JKN-KISS telah berkembang dan tersebar di seluruh daerah dengan demografi yang sangat unik.

“Sistem digitalisasi yang kuat akan mempermudah layanan, input sistem melibatkan pihak internal dan eksternal,” jelas Fachmi.

Masyarakat Indonesia memang sudah sangat akrab dengan gadget, semua keperluan tentang program JKN-KIS bisa diatasi melalui layar smartphone.

Mobile JKN bisa memenuhi aspek informasi beberapa hal, mulai endaftaran, kepesertaan, informasi kesehatan (tele konsulting), kemudian keluhan bisa melalui Calll Canter 1500400, telah dikembangka elektronik data badan usaha (e-Dabu), untuk pendaftaran peserta kategori Pekerja Penerima Upak (PPU).

Kemudahan pembayaran, diwujudkan melalui pembayaran auto debit (via bank maupun non bank), dari sisi pelayaan kesehatan, telah dikembangkan penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatan finger print serta Deteksi Fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada).

 

Penanda tanganan nota kesepahaman BPJS Kesehatan dan IPB- dok Adica W

Sinergi BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak terus digencarkan, bersamaan acara Public Expose, hadir  Dr. Arif Satria Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)

Dua petinggi dihadapan Jurnalis dan Blogger, berkenan menandatangani nota kesepahaman Sinergi JKN-KIS dengan Institus Pertanian Bogor.

Nota Kepeahaman meliputi ; Berbagi keahlian dan informasi, Kerjasama bidang teknologi informasi,

Penyelenggaraan program JKN KIS bagi mahasiswa dosen dan tenaga pendidikan tingkat dua.