JKN- KIS Proteksi Kesehatan Bagi Masyarakat Tanpa Kecuali

beritamandiri.com

Sejak mengurangi asupan karbohidrat dan gula, saya mengganti dengan memperbanyak konsumsi makanan berserat (buah dan sayur). Satu warung gado-gado langganan dekat rumah, milik seorang ibu usia 60 tahunan. Nyaris seminggu tiga kali, saya rutin menyambangi warung sederhana ini.

Sekitar dua minggu warung tutup, membuat saya kerepotan mencari penjual gado-gado lain. Baru minggu ketiga, ibu yang ramah ini tampak berjualan. Saya senang, tidak perlu jauh-jauh membeli gado-gado.

“Nyariin ibuk ya” si ibu menebak isi hati pembelinya

“Emang Ibu pulang kampung”

“Abis opname, dua minggu di rumah sakit.” Tuturnya sambil menyiapkan bahan sambal kacang “Alhamdulillah, ibu pakai BPJS, jadi ga usah mikir buat bayar rumah sakit”

Saya membayangkan, empatbelas hari opname di Rumah Sakit, pasti membutuhkan dana tidak sedikit. Tabungan berjualan gado-gado, bisa-bisa ludes untuk membayar biaya pengobatan.

Namun mendengar cerita, melihat wajah cerah si ibu, setidaknya pengeluaran berobat, sudah ditanggung oleh negara.

 

BPJS, menjadi penyelamat ibu penjual gado-gado langganan. Saya yakin, masih banyak saudara sebangsa tersebar di mana-mana, telah merasakan manfaat BPJS.

-0-

Empat tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Per 31 Desember 2017, peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949 penduduk. Kalau dibuat prosentase, sudah 72.9% dari jumlah penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN-KIS.

Target secara kuantitatif terkait JKN-KIS tahun 2019, yaitu 95% dari jumlah penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS.

Demi pencapaian tersebut, BPJS melakukan upaya, satu diantaranya dengan dukungan dan peran pemerintah daerah.

Hal tersebut dilakukan, demi memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan, seluruh penduduk di wilayah daerah telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain, tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Saya jadi teringat, ibu saya yang tinggal di desa terpencil di Jawa Timur. Kala itu sempat opname, karena penyakitnya kambuh. Ibu adalah pasien pengguna layanan JKN-KIS, mendapat pelayanan yang baik, persis seperti kisah ibu penjual gado-gado langganan.

Bagaimana dengan penduduk, yang hidup di pelosok daerah di negeri tercinta ini. Tentu menjadi tugas pemerintah, hadir demi menjamin layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

Dalam acara Public Exposure, yang diselenggarakan pada 2 Januari 2018, di gedung BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Andayani Budi Lestari, selaku Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, menyampaikan sebuah capaian dalam pemaparannya.

Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Andayani Budi Lestari, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan -dokpri

 

“Dukungan dan peran pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS, setidaknya ada 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepersertaan mendorong UHC, meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kepatuhan,” tambah Andayani.

Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan instruksi khusus dalam Inpres No 8 tahun 2017, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara, untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN-KIS.

Sebelas pimpinan lembaga, terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Hal ini dilakukan pemerintah, sebagai upaya dukungan demi pencapaian minimal 95% dari total penduduk.

JKN start pada 1 Januari 2011, saat itu tercatat 121,6 juta peserta, ditafsirkan indeks kepuasan peserta 75%. Pada 2019 diharapkan 257,5 juta peserta, dengan Indeks kepuasan peserta 85%.

Presiden menekankan kepada Gubernur, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN ; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN ; menyediakan darana dan prasarana serta SDM kesehatan di wilayahnya ; memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggita keluarganya dalam pergram JKN sekaligus membayar iurannya.

Gubernur diinstruksikan, memberi sanksi administratif, berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yangg tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

Andayani Budi Lestari, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan -dokpri

Saya yakin, target 95% tentu butuh kerja ekstra keras. BPJS perlu didukung oleh seluruh stakeholder, termasuk media dan blogger. Informasi yang sampai ke masyarakat musti akurat, sehingga peserta JKN-KIS tidak over ekspektasi dan jangan sampai peserta tidak sesui prosedur.

“Piye kabarmu le” suara ibu terdengar di ujung telepon.

Perempuan sepuh ini, satu atau dua kali seminggu rutin saya telepon. Menanyakan kabar, sekaligus memastikan kesehatan beliau.

“Ibuk sehat”

“Alhamdulillah, sehat” Suara jernih itu, sudah cukup, sebagai bukti kalau ibu memang sehat.

Program JKN-KIS, benar-benar menjadi solusi, mendapat layanan kesehatan bagi ibu saya, juga seluruh penduduk di wilayah NKRI. –salam sehat-